31 Oktober 2014

Solidaritas Sosial


Oleh Frans Obon

TAMPAKNYA  masih sangat relevan jika kita berbicara mengenai tema solidaritas sosial dalam pekan-pekan terakhir ini pada saat masyarakat Manggarai Timur berhadapan dengan masalah tambang. Kita menyebut masalah tambang di Tumbak khususnya dan di Manggarai Timur umumnya lantaran karena masalah tambang di wilayah itu cukup panas dan santer belakangan ini serta mendapatkan perhatian publik termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir memang masyarakat Flores dan Lembata bergulat dengan masalah tambang. Oleh karena itu masalah tambang bukanlah spesifik masalah Manggarai Timur. Kendati persoalan tambang sudah lama mendera masyarakat kita, tapi seringkali kita memang tidak pernah memberikan perhatian lebih serius untuk menyikapi dan menanggapi  gejolak di kalangan para petani kita di pedesaan terkait masalah tambang ini. Oleh karena itu tidaklah heran kita akan terus mengulangi masalah yang sama dan terantuk pada persoalan yang sama dan jatuh dalam keteledoran yang sama. 

13 Mei 2014

Tenaga Harian Lepas



Oleh Frans Obon 

Meski masalah tanaga harian lepas itu ditemukan pada hampir semua kabupaten lama dan kabupaten baru, kita mengambil Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu contoh karena kebetulan dalam rapat, 21 Januari 2014, pemerintah Kabupaten Nagekeo membahas soal tenaga harian lepas ini. Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membicarakan masalah ini. Ada banyak usulan praktis setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nagekeo memaparkan jumlah tenaga harian lepas dalam enam tahun terakhir. Pada awal tahun 2014 ini Bupati Elias Djo mau membarui kontrak tenaga harian lepas melalui Surat Keputusan Bupati (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Dari data-data yang diberikan BKD Nagekeo, kita melihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah tenaga harian lepas di Kabupaten Nagekeo meningkat. Kabupaten Nagekeo dibentuk Desember 2007, sehinnga data-data tenaga harian lepas itu dimulai tahun 2008. Dirincikan: tahun 2008 jumlah tenaga harian lepas 316 orang, tahun 2009 sebanyak 322 orang, tahun 2010 sebanyak 562 orang, tahun 2011 sebanyak 801 orang, tahun 2012 sebanyak 874 orang, tahun 2013 sebanyak 877 orang, dan tahun 2014 sebanyak 830 orang dan masih ada bagian yang belum memasukkan data tenaga harian lepas ke BKD.
Dalam pertemuan ini Bupati Elias Djo belum bisa mengambil sikap, tetapi berjanji akan membahas lebih lanjut antara Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dengan tetap memperhatikan analisis beban kerja. Namun Bupati mengingatkan pimpinan SKPD agar tidak coba-coba menerima tenaga harian lepas lagi.

12 Mei 2014

Agama Flores, Politik Flores

Oleh Frans Obon

April  2012, saya menerbitkan sebuah buku berjudul: Agama Flores, Politik Flores, setebal 480 halaman yang diterbitkan Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores. Buku ini diberi Kata Pengantar oleh Pater Dr John Dami Mukese SVD, Pemimpim Umum Harian Flores Pos, berbasis di Ende. Politik Passing Over adalah judul Kata Pengantar buku tersebut. Judul Kata Pengantar ini sebetulnya dimaksudkan menjadi judul antologi ini. Tetapi kemudian diubah menjadi Agama Flores, Politik Flores, untuk memberikan konteks yang lebih berdaya guna. Catatan sederhana ini, saya ambil dari pengantar dan sinopsis buku tersebut.
SELAMA bekeja sebagai wartawan sejak 1994 pada Mingguan Dian, yang berbasis di Ende, Flores,  sebuah daerah dengan jarak 1.650 kilometer arah timur Jakarta, agama dan politik telah menjadi perhatian utama saya. Tentu saja tidak berarti bidang-bidang lain dari segi kehidupan masyarakat Flores tidak saya perhatikan.

Budaya Lokal dalam Politik Lokal

Oleh Frans Obon

Bupati Manggarai Anthony Bagul Dagur dalam pidato pelantikannya  24 Februari 2000 mengatakan bahwa pemerintah daerah memerlukan pendekatan sosial budaya dalam penyelesaian masalah di Manggarai.  Penekanan pada pendekatan sosial budaya itu memberikan kita harapan dihidupkannya kembali berbagai aktivitas budaya sebagai ekspresi jati diri orang Manggarai.
Paling tidak juga, katakanlah tanpa ajakan ini pun, perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Manggarai saat ini minimal mampu mendorong sebuah diskusi yang intens untuk menelaah berbagai soal perubahan sosial yang ada.  Atau minimal juga upaya itu memberikan harapan baru untuk apa yang dikatakan dalam puisi Mazmur Uma Rana dari John Dami Mukese, mengajak masyarakat Manggarai untuk menyadarkan kembali kuni agu kalo (jati dirinya). Mengajak masyarakat Manggarai menenum kembali kisah-kisah kehidupan yang dinyanyikan dalam sanda dengan gerak tari melingkar perlambang kesatuan dan persatuan dengan irama kaki yang seragam yang memuat falsafah muku ca puu neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng jaong (jangkong), syair-syair indah dalam mbata dan gita cinta dalam danding yang dilantunkan pada waktu malam bersama gadis-gadisnya yang berkulit kuning langsat, gerakan-gerakan mistik religius dalam raga sae ketika acara paki kaba (potong kerbau) atau paki jarang bolong (kuda hitam) di kampung-kampung di Manggarai yang syarat dengan gerakan spiritual berpadu estetika indah dan sikap ksatria yang diperagakan dalam caci bercirikan sikap sportif.

Pakta Integritas

Oleh Frans Obon

Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera mendapat kesempatan kedua untuk memimpin Kabupaten Sikka, sebuah kabupaten yang seringkali mencitrakan dirinya sebagai barometer demokrasi di Nusa Tenggara Timur ( NTT) kendati klaim ini masih debatable (dapat diperdebatkan). Namun sebagaimana kabupaten lainnya di NTT, fakta menunjukkan bahwa kemajuan demokrasi itu tidak berjalan kompatibel dengan kemajuan ekonomi. Kabupaten Sikka masih harus berjuang melawan kemiskinan ekonomi dan belakangan masih harus berjuang pula  mengurangi kasus-kasus korupsi.
Bupati Yoseph Ansar Rera pernah menjabat Wakil Bupati Sikka mendampingi Bupati Alex Longginus (2004-2009). Kemudian keduanya berpisah. Lalu, pada Pemilukada 2013, keduanya bertarung hingga putaran kedua. Bupati Ansar Rera bersama Wakil Bupati Paulus Nong Susar memenangkan pertarungan ini dengan meraih 74.988 suara dari total suara sah 145.414 dan Alex Longginus dan Fransiskus Diogo Idong meraih 67.839 suara atau selisih 7.149 suara.

06 Mei 2014

Perketat Seleksi Kepala Sekolah


Oleh Frans Obon

Dunia pendidikan dasar di Manggarai dan Manggarai Timur  sedang  dirundung masalah amoral yang didalamnya melibatkan kepala sekolah dan guru. Sudah lama sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan di berbagai tingkatan dirundung masalah yang sama di mana di dalamnya, ada oknum-oknum guru yang adalah pembina dan pendidik utama generasi masa depan terjatuh dalam masalah yang sama.
Para siswa di Kota Ruteng, Flores
Sekadar contoh, di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Wudi, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, kepala sekolah dilaporkan oleh para murid dan orang tua murid ke polisi atas tuduhan melakukan pencabulan dan kepala sekolah sudah ditahan pihak kepolisian. Kasusnya terjadi di sekolah dan lingkungan sekolah (Flores Pos, 19 Februari 2014). 
Beberapa tahun sebelumnya, kasus yang hampir sama terjadi di Kecamatan Cibal, dengan pelaku adalah guru.  Sang guru telah dihukum penjara oleh pengadilan.  Tahun lalu, seorang siswa yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah pertama di Manggarai Timur melaporkan seorang guru, yang menjabat kepala sekolah ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan. Masih tahun lalu juga, seorang guru di Manggarai Timur dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencabulan. Kasusnya sudah ditangani kepolisian.

Klaim-Mengklaim

Oleh FRANS OBON
Tahun 2014 dibaptis oleh sejumlah kalangan sebagai tahun politik. Penamaan itu merujuk pada dua peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan demikian dalam dua bulan terakhir sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, aktivitas politik para calon anggota legislatif meningkat. Safari politik dari kampung ke kampung makin gencar dan serentak pula aktivitas politik makin memperlihatkan citra politik sebagai “sebuah berkah” musiman.
Di tengah hiruk pikuk politik itu, kita mendapatkan fenomena baru di dalam praktik politik kita yakni klaim-mengklaim program yang diturunkan ke masyarakat perdesaan. Hal ini dilakukan baik oleh calon anggota legislatif daerah maupun calon legislatif  di Senayan. Salah satu contoh yang dapat kita sebutkan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Disebutkan bahwa ada calon anggota legislatif tertentu mengklaim bahwa program tersebut adalah hasil dari perjuangannya dan perjuangan partai tertentu (Flores Pos, 3 Februari 2014 dan Flores Pos, 17 Januari 2014).