05 November 2014

Reksa Pastoral Kaum Muda


Oleh Frans Obon

GEREJA  Katolik Keuskupan Ruteng melanjutkan sidang sinode yang dihadiri oleh berbagai kalangan dan utusan umat serta komisi-komisi keuskupan. Sinode III Sesi III ini melanjutkan dua sesi sebelumnya dengan masalah yang berbeda. Pada sesi III ini peserta akan membahas tema “Keluarga, Anak-Anak dan Kaum  Muda”. Menurut Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng Romo Martin Chen Pr, Keuskupan ingin mendapatkan potret masalah dominan dan refleksi teologis pastoral mengenai keluarga, anak-anak dan kaum muda. Diharapkan, pertemuan empat hari ini, “kembali melahirkan wajah humanisasi pastoral keluarga, kaum muda dan anak-anak”. Sasaran akhirnya tentu saja Sinode III Sesi III menghasilkan reksa pastoral keluarga, anak-anak dan kaum muda yang tepag guna, berdaya guna, dan menjawabi kebutuhan zaman (Flores Pos, 24 September 2014).

Kita kemudian mendapatkan gambaran dan fakta mengenai reksa pastoral kaum muda dari presentasi yang disampaikan Ketua Komunikasi Sosial (Komsos) Keuskupan Ruteng Romo Edy Menori Pr pada pertemuan Rabu (24/9/2014) yang bertajuk “Pastoral For Menuju Pastoral With Young People”.  Faktanya adalah dari segi struktur administratif, Komisi Kepemudaan telah terbentuk mulai dari level keuskupan hingga level paroki. Namun, komisi-komisi kepemudaan itu seringkali tidak memiliki program kerja yang jelas. Ada program tapi tidak dilaksanakan. Ada yang memiliki kegiatan tapi tujuannya tidak jelas. Masalah utama lainnya adalah tidak tersedianya tenaga pendamping yang purna waktu. Singkat kata, pastoral kaum muda belum berjalan maksimal.

04 November 2014

Revolusi Paradigmatik

Oleh Frans Obon

USKUP Ruteng Mgr Hubert Leteng merasa prihatin dengan masalah pertambangan di Manggarai raya karena telah menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Dalam masalah tambang itu pula, masyarakat petani khususnya dalam kasus Tambang di Tumbak di wilayah bagian utara Kabupaten  Manggarai Timur terpaksa berhadapan dengan aparat kepolisian. Oleh karena itu Uskup Hubert mendesak pemerintah memikirkan secara cermat kebijakan pertambangan. Bahkan Uskup mendesak para bupati mencabut semua izin usaha pertambangan (IUP) (Flores Pos, 20 September 2014). 

Namun di beberapa kesempatan kita mendengar bahwa dalam kasus tambang, para pejabat kita memperkecil wilayah masalahnya dengan mengatakan bahwa konflik yang ada disebabkan oleh konflik di kalangan masyarakat sendiri antara masyarakat yang pro dan kontra tambang. Oleh karena itu penyelesaian terhadap masalah ini diserahkan kembali kepada masyarakat. Intinya karena masyarakat yang berkonflik, maka mereka sendiri yang menyelesaikannya. Tugas pemerintah hanyalah memediasi masyarakat yang sedang berkonflik. Dengan demikian pemerintah tidak lagi menganggap dirinya sebagai bagian dari masalah yang ada. Padahal di sisi lain, pemerintah yang sama di mana-mana mengatakan bahwa potensi alam kita dalam hal ini pertambangan dapat mensejahterakan masyarakat. Di mana kesejahteraan yang dibayangkan oleh elite pemimpin kita? Kenapa pemerintah kita cuci tangan ketika ada masalah?

02 November 2014

Pilkada Tanpa Tema


Okeh Frans Obon

Direktur Formappi Jakarta Sebastian Salang dalam konferensi  persnya bersama wartawan di Ruteng menegaskan bahwa Manggarai raya bukan tempatnya tambang. Alasannya karena dampak negatif pertambangan sangat besar. Menurut dia, tambang di manapun tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, alam dan lingkungan. Yang untung adalah perusahaan dan penguasa secara personal. Publik hanya mendapatkan dampak negatifnya yakni alam yang rusak, air yang kering, kesehatan masyarakat – terutama kehilangan lahan pertanian.  Dia bilang tidak ada bukti tambang mensejahterakan rakyat (Flores Pos, 19 September 2014).

Tambang, menurut Sebastian Salang, bisa dihentikan karena kepala daerah memiliki otoritas untuk melakukannya. Aturan memungkinkan hal itu. Namun para pemimpin di daerah tidak berani menghentikan dengan alasan undang-undang. Undang-undang bukanlah menjadi alasan utama melainkan karena para pemimpin itu telah menerima sesuatu (persekot) sebelumnya. 

31 Oktober 2014

Solidaritas Sosial


Oleh Frans Obon

TAMPAKNYA  masih sangat relevan jika kita berbicara mengenai tema solidaritas sosial dalam pekan-pekan terakhir ini pada saat masyarakat Manggarai Timur berhadapan dengan masalah tambang. Kita menyebut masalah tambang di Tumbak khususnya dan di Manggarai Timur umumnya lantaran karena masalah tambang di wilayah itu cukup panas dan santer belakangan ini serta mendapatkan perhatian publik termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir memang masyarakat Flores dan Lembata bergulat dengan masalah tambang. Oleh karena itu masalah tambang bukanlah spesifik masalah Manggarai Timur. Kendati persoalan tambang sudah lama mendera masyarakat kita, tapi seringkali kita memang tidak pernah memberikan perhatian lebih serius untuk menyikapi dan menanggapi  gejolak di kalangan para petani kita di pedesaan terkait masalah tambang ini. Oleh karena itu tidaklah heran kita akan terus mengulangi masalah yang sama dan terantuk pada persoalan yang sama dan jatuh dalam keteledoran yang sama. 

13 Mei 2014

Tenaga Harian Lepas



Oleh Frans Obon 

Meski masalah tanaga harian lepas itu ditemukan pada hampir semua kabupaten lama dan kabupaten baru, kita mengambil Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu contoh karena kebetulan dalam rapat, 21 Januari 2014, pemerintah Kabupaten Nagekeo membahas soal tenaga harian lepas ini. Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membicarakan masalah ini. Ada banyak usulan praktis setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nagekeo memaparkan jumlah tenaga harian lepas dalam enam tahun terakhir. Pada awal tahun 2014 ini Bupati Elias Djo mau membarui kontrak tenaga harian lepas melalui Surat Keputusan Bupati (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Dari data-data yang diberikan BKD Nagekeo, kita melihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah tenaga harian lepas di Kabupaten Nagekeo meningkat. Kabupaten Nagekeo dibentuk Desember 2007, sehinnga data-data tenaga harian lepas itu dimulai tahun 2008. Dirincikan: tahun 2008 jumlah tenaga harian lepas 316 orang, tahun 2009 sebanyak 322 orang, tahun 2010 sebanyak 562 orang, tahun 2011 sebanyak 801 orang, tahun 2012 sebanyak 874 orang, tahun 2013 sebanyak 877 orang, dan tahun 2014 sebanyak 830 orang dan masih ada bagian yang belum memasukkan data tenaga harian lepas ke BKD.
Dalam pertemuan ini Bupati Elias Djo belum bisa mengambil sikap, tetapi berjanji akan membahas lebih lanjut antara Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dengan tetap memperhatikan analisis beban kerja. Namun Bupati mengingatkan pimpinan SKPD agar tidak coba-coba menerima tenaga harian lepas lagi.

12 Mei 2014

Agama Flores, Politik Flores

Oleh Frans Obon

April  2012, saya menerbitkan sebuah buku berjudul: Agama Flores, Politik Flores, setebal 480 halaman yang diterbitkan Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores. Buku ini diberi Kata Pengantar oleh Pater Dr John Dami Mukese SVD, Pemimpim Umum Harian Flores Pos, berbasis di Ende. Politik Passing Over adalah judul Kata Pengantar buku tersebut. Judul Kata Pengantar ini sebetulnya dimaksudkan menjadi judul antologi ini. Tetapi kemudian diubah menjadi Agama Flores, Politik Flores, untuk memberikan konteks yang lebih berdaya guna. Catatan sederhana ini, saya ambil dari pengantar dan sinopsis buku tersebut.
SELAMA bekeja sebagai wartawan sejak 1994 pada Mingguan Dian, yang berbasis di Ende, Flores,  sebuah daerah dengan jarak 1.650 kilometer arah timur Jakarta, agama dan politik telah menjadi perhatian utama saya. Tentu saja tidak berarti bidang-bidang lain dari segi kehidupan masyarakat Flores tidak saya perhatikan.

Budaya Lokal dalam Politik Lokal

Oleh Frans Obon

Bupati Manggarai Anthony Bagul Dagur dalam pidato pelantikannya  24 Februari 2000 mengatakan bahwa pemerintah daerah memerlukan pendekatan sosial budaya dalam penyelesaian masalah di Manggarai.  Penekanan pada pendekatan sosial budaya itu memberikan kita harapan dihidupkannya kembali berbagai aktivitas budaya sebagai ekspresi jati diri orang Manggarai.
Paling tidak juga, katakanlah tanpa ajakan ini pun, perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Manggarai saat ini minimal mampu mendorong sebuah diskusi yang intens untuk menelaah berbagai soal perubahan sosial yang ada.  Atau minimal juga upaya itu memberikan harapan baru untuk apa yang dikatakan dalam puisi Mazmur Uma Rana dari John Dami Mukese, mengajak masyarakat Manggarai untuk menyadarkan kembali kuni agu kalo (jati dirinya). Mengajak masyarakat Manggarai menenum kembali kisah-kisah kehidupan yang dinyanyikan dalam sanda dengan gerak tari melingkar perlambang kesatuan dan persatuan dengan irama kaki yang seragam yang memuat falsafah muku ca puu neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng jaong (jangkong), syair-syair indah dalam mbata dan gita cinta dalam danding yang dilantunkan pada waktu malam bersama gadis-gadisnya yang berkulit kuning langsat, gerakan-gerakan mistik religius dalam raga sae ketika acara paki kaba (potong kerbau) atau paki jarang bolong (kuda hitam) di kampung-kampung di Manggarai yang syarat dengan gerakan spiritual berpadu estetika indah dan sikap ksatria yang diperagakan dalam caci bercirikan sikap sportif.